Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep Zona Integritas (ZI). Menurut laman https://ekinerja.langkatkab.go.id/integritas/, istilah ini mulai banyak dikenal dalam lingkup instansi pemerintahan, terutama sejak dicanangkannya program Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Zona Integritas, dan mengapa penerapannya begitu penting? Mari simak ulasan lengkapnya!
Pengertian Zona Integritas
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Artinya, Zona Integritas bukan sekadar label, tetapi bentuk nyata dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan secara berkelanjutan.
Penerapan ZI bertujuan untuk membentuk sistem pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Oleh karena itu, instansi yang mengajukan diri untuk membangun Zona Integritas harus memenuhi sejumlah indikator, mulai dari transparansi pelayanan, peningkatan kinerja, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan.
Latar Belakang dan Alasan Penerapan Zona Integritas
Ada beberapa alasan kuat mengapa Zona Integritas diberlakukan, terutama di lingkungan instansi pemerintahan:
1. Peningkatan Kepercayaan Publik
Korupsi dan penyalahgunaan wewenang telah lama menjadi masalah utama dalam birokrasi Indonesia. Dengan membangun ZI, instansi berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel.
2. Mendorong Budaya Anti-Korupsi
ZI menjadi fondasi dalam membentuk budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Hal ini mendorong setiap pegawai untuk bekerja sesuai aturan dan menghindari praktik-praktik yang tidak etis.
3. Sebagai Bagian dari Reformasi Birokrasi
Pemerintah telah mencanangkan reformasi birokrasi sebagai langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Zona Integritas merupakan bagian integral dari strategi ini.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
Dengan prinsip pelayanan prima, instansi yang telah membangun ZI dituntut untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, tepat, dan bebas pungli. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik.
Tahapan Pembangunan Zona Integritas
Proses membangun ZI tidak terjadi secara instan. Instansi harus melalui beberapa tahap, di antaranya:
- Pencanangan Pembangunan ZI, yaitu deklarasi komitmen seluruh pimpinan dan pegawai.
- Perencanaan Program dan Kegiatan, termasuk menetapkan target-target perbaikan.
- Implementasi Perubahan, melalui enam area perubahan reformasi birokrasi.
- Evaluasi dan Penilaian, baik internal maupun oleh lembaga eksternal seperti KemenPAN-RB.
Instansi yang berhasil dalam membangun ZI akan mendapat predikat WBK atau WBBM, yang menjadi tolak ukur keberhasilan reformasi birokrasi di instansi tersebut.
Zona Integritas merupakan instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Penerapannya menjadi keharusan bagi setiap instansi yang ingin meningkatkan kualitas layanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat.
Lebih dari sekadar simbol, Zona Integritas adalah bentuk nyata dari komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Maka dari itu, setiap instansi termasuk instansi di Kabupaten Langkat dituntut untuk tidak hanya membangun, tetapi juga menjaga keberlanjutan integritas dalam setiap lini pelayanannya. Kunjungi laman https://ekinerja.langkatkab.go.id/integritas/ untuk info lebih lanjut. Semoga bermanfaat!
